NEWS

WEBINAR MH USM Penataan Regulasi Menuju Indonesia Maju

Semarang - Carut marutnya sistem hukum nasional yang berlaku saat ini membuat pemerintah merasa perlu untuk melakukan penataan sistem hukum agar bisa mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal  Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Prof Dr H R Benny Riyanto SH MHum CN  dalam webinar yang  bertema "Penataan Regulasi Menuju Indonesia Maju" yang di gelar Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang  yang berlangsung pada Kamis (16/12/2021) lalu.

Menurut Prof Benny, sistem penataan Regulasi hukum di Indonesia perlu dilakukan karena pndasi pembangunan hukum nasional yang ada saat ini mengacu dua dasar hukum. Yakni tentang  sistem Perundangan yaitu  Undang-Undang (UU) no 25 tahun 2004 dan Undang-Undang (UU) no 17 tahun 2007  tentang RPJPN termuat sistem hukum nasional.

Di sela-sela rapat Dirjen Pajak, Prof Benny menjelaskan penataan regulasi nasional dimulai dengan pondasi pembangunan hukum nasional 
"Sering kali terjadi carut marutnya sistem undang-undang yang ada, penataan regulasi menuju indonesia maju, Pak presiden mempunyai angan-angan menjadi negera maju di tahun 2045 mendatang," kata Prof Benny dalam paparanya.

Dia menambahkan, walaupun sistem hukum kita sudah tertata dengan baik, namun dalam prakteknya, sistem hukum yang kita jalani masih carut marut, oleh karena itu, terkait di atur dan di tata agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Masih banyak tumpang tindih, masih banyak obesitas, kontradiktif, tidak mencerminkan nilai nilai Pancasila sehingga  presiden merasa prihatin, sehingga meminta adar seluruh regulasi perlu evaluasi atau di revisi" katanya.

Dia menambahkan, Presiden mengamanahkan di bentuknya suatu program penataan regulasi.

Presiden Jokowi  bahkan meminta agar penataan regulasi menjadi prioritas reformasi hukum kali ini.

Oleh karena itu, ungkap Benny  dibuatlah program reformasi hukum,  dimana ada 3 unsur pokok yaitu Penguatan pembentukan  Peraturan Perundang-undangam, Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan dan pembuatan data base peraturan perundangan yang terintegrasi 

"Dari 3 unsur inilah yang mengadopsi konsep omnibus law, dimana omnibus law ini bertujuan ini menarik investor untuk mau berbisnis di indonesia, karena selama ini investor merasa kesulitan  masuk ke Indonesia karena terbentur dinding regulasi yang susah di tembus, " kata Prof Benny.

Dalam webinar yang  di moderator wakil Rektor III Universitas Semarang Dr Muhammad Junaidi  SHI MH  diikuti oleh ratusan peserta mahasiswa Universitas Semarang (USM) dan praktisi hukum di kota Semarang.

Ketua Program Studi (Ka Prodi) Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto  BA SSos SH MH MM mengharapkan agar apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat dilaksanakan Pemerintah bersama sama masyarakat dan stakeholder, sehingga  apa yang di cita citakan yaitu hukum sebagai instrumen yang mensejahterakan masyarakat Indonesia benar-benar segera terwujud.


Agus S | 05 January 2022