NEWS

Program MH USM Gelar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SEMARANG-Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (MH USM) baru-baru ini menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Gapensi Kota Semarang.
Anggota Gapensi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik proyek pemerintah maupun swasta, rentan terhadap permasalahan hukum. Permasalahan bisa menyangkut hukum perdata, pidana, maupun administrasi negara. Dengan pelaksanaann PKM diharapkan para anggota Gapensi Kota Semarang dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum dan aturan dalam pengadaan barang maupun jasa untuk pemerintah.
Dalam sambutannya, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono mengungkapkan pihaknyaterbuka berkolaborasi dengan Universitas Semarang untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan bersedia bekerja sama terkait dengan edukasi bagi para anggotanya.
PKM di Gapensi Kota Semarang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mengangkat tema ”Perbuatan Melawan Hukum”. Sebagai Ketua Tim Dr Muhammad Junaidi, SHI M.H dengan anggota Dr Bambang Sadono SH MH dan Dr. Kadi Sukarna SH MH.
Tingkatkan Pemahaman
Dalam kesempatan itu disampaikan, perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan dan kepatutan. Terdapat empat unsur terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu harus ada perbuatan, kesalahan, kerugian dan adanya hubungan sebab akibat.
Tahap kedua bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota Gapensi Kota Semarang dalam mengikuti tender pengadaan barang/jasa di bidang konstruksi. Tema yang diambil ”Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender di Bidang Jasa Konstruksi Setelah Diterbitkannya Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Sebagai Ketua Tim Dr Zaenal Arifin SH MKn, dengan anggota Dr Soegianto SH MKn dan Dr.Diah Sulistyani Muladi,SH, M Hum. Output dari hasil pengabdian masyarakat tersebut berupa modul yang berisi materi tentang panduan tata kelola administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Modul itu diharapkan memudahkan anggota Gepensi Kota Semarang mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah.
Program Magister Hukum USM juga melaksanakan penelitian mengenai ”Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bidang Jasa Konstruksi Sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang melibatkan UMKM banyak ditemukan adanya perselisishan, ketidakseimbangan, dan wanprestasi. Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh kontraktor anggota Gapensi Kota Semarang, mengingat hampir 70% anggotanya adalah UMKM


Izzy | 05 March 2020